Informasi yang tertuang dalam tulisan ini sebenarnya sudah lama saya ketahui. Namun baru sekarang saya sampaikan ke publik untuk memberi gambaran apa sebenarnya kepentingan Prabowo untuk Aceh. Selain menjelaskan konflik antara Prabowo dan Irwandi Yusuf, tulisan ini mencoba menjabarkan sejarah kedekatan Prabowo Subianto dengan petinggi Partai Aceh. Sampai-sampai Muzakir Manaf, (mantan panglima perang GAM yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh), dan pengurus teras Partai Aceh lainnya, duduk sebagai dewan penasihat di Partai Gerindra Aceh.
Saya awali
kisah ini dari kebijakan Irwandi Yusuf yang mendeklarasikan moratorium logging
di Aceh pada Juli 2007. Kebijakan ini muncul karena ia mengaku ingin
menyelamatkan hutan Aceh dari kehancuran.
Luas total
hutan Aceh adalah 3.335.613 ha. Secara keseluruhan, wilayah hutan mencapai
60,22% dari total luas daratan propinsi ini (5.539.000 ha). Menurut data
Greenomic, dari 1985 - 1997 telah terjadi pengurangan luas hutan Aceh sekitar 270.347
ha atau 20.796 ha pertahun. Laju
deforestrasi mengalami kenaikan drastis selama 2005-2006. Diperkirakan
deforestrasi hutan Aceh ketika itu mencapai 266.000 ha, setara empat kali lipat
luas negara Singapura. Pemicunya adalah proses rehabilitasi dan rekonstruksi
aceh yang tidak mempunyai standart legalitas penggunaan kayu.
Menghadapi
ancaman yang besar itu, Irwandi yang ketika itu baru lima bulan dilantik
sebagai Gubernur Aceh, lantas menerbitkan Instruksi Gubernur No. 5/Instr/ 2007
tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan) di Provinsi
Aceh. Moratorium itu berlaku untuk semua izin hutan di Aceh. Dengan kata lain,
tidak boleh ada penebangan hutan kecuali areal hutan milik pribadi. Semua izin yang sudah dikeluarkan selama ini
mutlak harus dihentikan.
Kebijakan ini
punya dasar hukum yang kuat. Sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 149 dan 150 disebutkan, Pemerintah Aceh
memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan lindung, sumber daya alam hayati,
sumber daya alam non hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
termasuk cagar budaya. Oleh sebab itu,
kebijakan Irwandi yang menegaskan moratorium logging di Aceh tidak bisa
diprotes oleh siapapun, termasuk Pemerintah Pusat.
Menteri
Kehutanan MS sebenarnya sangat kecewa terhadap kebijakan Irwandi itu. Betapa
tidak, seluruh keputusannya yang memberikan izin pengelolaan hutan Aceh kepada
sejumlah perusahaan, tidak berlaku lagi. Sudah menjadi rahasia umum kalau hubungan
Irwandi dan MS Kaban menjadi renggang.
Lebih-lebih
ketika Irwandi sangat aktif bergabung dalam
kampanye perubahan iklim bersama sejumlah tokoh-tokoh dunia. Kehadiran
Irwandi dalam kampanye itu mengharuskan ia wajib menjaga hutan Aceh.
Hutan Aceh
memang kerap menjadi sorotan dalam berbagai pertemuan lingkungan tingkat internasional
mengingat Aceh merupakan sedikit dari kawasan yang masih memiliki hutan relatif
terawat. Hutan Aceh, hutan amazone di Brazil, hutan Papua dan Papua Barat kerap dijuluki sebagai paru-paru dunia untuk
menjaga keseimbangan alam.
Irwandi
sendiri pernah mengatakan, kalau saja ia tidak menghentikan aktivitas
penebangan hutan di Aceh, dalam waktu 10 tahun, hutan di daerah ini akan ludes.
Sebuah informasi penting ia bocorkan kepada saya, bahwa pada 2007 itu, Menteri
Kehutanan sebenarnya akan mengeluarkan lima izin HPH baru di Aceh.
“ Ini yang
harus saya hadang. Kalau dibiarkan, hutan Aceh akan hancur,” katanya.
Irwandi
Yusuf sangat memahami seluk beluk hutan Aceh mengingat ia cukup lama bergelut
sebagai aktivis LSM di bidang
lingkungan.
Kembali ke
masalah moratorium, selain MS Kaban yang
kecewa dengan kebijakan tersebut, kalangan pengusaha HPH pasti sangat
dirugikan. Salah satunya adalah Prabowo Subianto yang memiliki izin hutan
tanaman Industri di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah seluas 97 ribu
hektar. PT Tusam Hutan Lestari nama perusahaannya. Izin yang dimiliki Prabowo
ini terletak di kawasan yang sangat terkenal dengan kayu pinus yang cukup besar
dan berkualitas.
Sebelum
berlaku moratorium logging, puluhan bahkan sampai seratus truk hilir mudik mengangkut kayu dari
areal hutan itu setiap hari, untuk diolah sebagai bahan pembuat kertas di PT
Kertas Kraf Aceh. Sebagian dari kayu itu ada yang pula yang dibawa ke Sumatera
Utara. Sampai-sampai ada yang mengatakan, dalam sehari perputaran uang dari
hasil pengolahan kayu tersebut mencapai miliaran.
Saya tidak
tahu pasti berapa nilai perputaran bisnis PT Tusam waktu itu. Namun melihat
kelangkaan kayu dan melihat kualitas kayu yang ada di sekitar hutan Bener
Meriah dan Aceh Tengah, bisa dipastikan kalau nilai bisnis itu tidak sedikit.
PT Tusam bisa jadi merupakan salah satu tambang uang dalam deretan bisnis
keluarga Prabowo. Selain di Aceh,
keluarga Prabowo juga memiliki konsesi hutan di Kalimantan dan Papua.
Karena itu,
sangat wajar jika Prabowo merasa cukup dirugikan dengan langkah Irwandi menghentikan
semua izin pengolahan hutan di Aceh. Berbagai upaya telah dilakukan Prabowo dan
jaringannya untuk melunakkan hati Irwandi. Ia berkali-kali mengirim utusan
bertemu dengan Irwandi, meminta agarizin
hutan tanaman Industri yang dimilikinya bisa dioperasikan kembali. Tapi Irwandi
bergeming.
“Seseorang yang
mengaku sebagai utusan Prabowo pernah menawarkan saya berbagai fasilitas. Semua
saya tolak. Bagaimanapun, tidak ada alasan untuk menaktifkan kembali izin
pengolahan hutan di Aceh, temasuk yang dimiliki Prabowo,” katanya.
Harian
Kompas pernah memberitakan kabar tentang
rencana Pemerintah Aceh memberikan izin hutan tanaman industri (HTI) untuk beroperasi lagi di Aceh. Kabar itu
membuat Irwandi berang. Di depan saya, ia sempat ‘menyemprot’ wartawan dan nara
sumber yang menulis berita itu.
“Pokoknya
HTI apapun namanya tetap tidak bisa beroperasi di Aceh selagi moratorium logging
masih berlaku,” tegas Irwandi.
Sejak itu,
hubungan Prabowo dan Irwandi semakin tegang. Langkah Prabowo yang melakukan
lobi di tingkat pusat juga terganjal sebab otoritas Gubernur lebih kuat dalam
menangani hutan di Aceh. Praktis sejak Irwandi berkuasa, Prabowo tidak bisa
menggerakkan usaha hutan yang dimilikinya.
Irwandi mengaku,
memang kebijakan moratorium logging yang dijalankannya tidak serta merta bisa menghentikan
semua aktivitas penebangan kayu di hutan Aceh. “Kalaupun ada penebangan kayu,
pastilah ilegal. Seharusnya ditangkap,” katanya.
Tapi paling
tidak Irwandi berkeyakinan, dampak penebangan ilegal itu relatif lebih kecil
ketimbang jika ia tidak menerbitkan kebijakan moratorium logging. “Setidaknya saya bisa menghentikan operasi
perusahaan-perusahaan besar yang paling memberikan dampak negatif kepada hutan
Aceh,” ujarnya.
Apa yang
sesungguhnya yang dicari Prabowo Subianto sehingga ia merasa penting untuk
dekat dengan tokoh-tokoh Partai Aceh? Benarkah Prabowo membutuhkan suara dari
Aceh agar ia mulus melangkah sebagai calon Presiden 2014-2019?
Inilah
pertanyaan yang kerap dilontarkan banyak orang dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan
di Aceh. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab bahwa
Prabowo sebenarnya tidak menganggap penting meraup suara dari Aceh. Bahwa ia butuh dukungan, itu benar. Tapi Aceh
bukanlah wilayah yang strategis untuk ia galang.
Pemilih di
Aceh hanya sekitar 3 juta. Jumlah itu relatif kecil dibanding Provinsi lain,
seperti Sumatera Utara yang pemilihnya mencapai 11 juta, Sumatera Selatan 6
juta, Jawa Barat yang mencapai 32,5 juta, atau Jawa
Timur yang bahkan mencapai 37,2 juta.
Jadi kalau
dikatakan Prabowo merasa antusias meraup dukungan suara dari Aceh, ini salah besar. Jika pertimbangannya politik,
ketimbang di Aceh, lebih baik ia menghabiskan energi dan dana untuk menaikkan
citra di daerah-daerah yang jumlah pemilihnya lebih gemuk. Hasilnya pasti lebih signifikan untuk mencapai
kursi Presiden.
Dalam
pandangan saya, kepentingan Prabowo di Aceh tidak lain adalah bisnis. Kebijakan
Irwandi Yusuf yang menghentikan seluruh aktivitas penebangan hutan di wilayah
Aceh membuat bisnis Prabowo di wilayah ini terhenti. Sudah pasti ia sangat kecewa dengan langkah Irwandi
itu.
Selain
sebagai pemilik PT Tusam Hutan Lestari, keluarga Prabowo juga sudah mengintip
berbagai potensi bisnis lainnnya di Aceh, termasuk blok migas di wilayah Pulau
Banyak, Aceh Singkil. Cadangan minyak bumi di wilayah itu dinilai sangat
ekonomis untuk dieksplorasi. Namun untuk
mendapatkan izin eksplorasi, tentu sulit diperoleh manakala tidak punya hubungan
yang baik dengan Gubernur. Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh memang
memiliki kewenangan dalam memberi izin untuk eksplorasi sumber daya alam. Undang-Undang Pemerintah Aceh menegaskan
masalah ini.
Makanya,
ketika berlangsung pemilihan Gubernur Aceh pada 2012, Prabowo berharap agar
Irwandi Yusuf tidak terpilih untuk kedua kalinya. Jika Irwandi menang lagi, rencana
bisnisnya akan hancur.
Kebetulan
Irwandi sendiri sedang menghadapi perlawanan hebat dari politisi Partai Aceh
yang mengusung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Di sisi lain, Irwandi
juga tidak punya hubungan yang baik dengan sejumlah petinggi militer yang
pernah bertugas di Aceh. Salah satunya dengan Mayjen TNI Soenarko.
Sewaktu
Soenarko menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda ( Juli 2008 - November
2009), Irwandi kerap berselisih paham dengannya. Malah Irwandi mencurigai kalau
Soenarko adalah salah satu aktor di balik kekerasan yang terjadi pada Pemilu
Legislatif 2009 di Aceh. Irwandi pernah mengadukan masalah Soenarko ini dalam
sebuah pertemuan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana
Negara.
Saat Pemilu
legislatif 2009, hubungan Irwandi dan Partai Aceh masih mesra. Ia adalah salah
juru kampanye Partai Aceh di sejumlah wilayah. Ia mengaku sempat bertaruh nyawa
saat berkampanye untuk Partai Aceh di wilayah Aceh Tengah. “Saya mau dibunuh. Untung
granat yang ditarok di bawah podium tidak meledak,” katanya tanpa menyebut
siapa pihak yang hendak membunuhnya.
Pengaduan
Irwandi ke Presiden soal Soenarko juga dilaporkan oleh situs terkenal yang
menghebohkan dunia, wikileak. Pengaduan itu pula yang membuat karir Soenarko di
TNI meredup.
Pada 20 November 2009, Soenarko digantikan oleh Brigjen TNI Hambali
Hanafiah yang sebelumnya menjabat sebagai
Kepala Staf Kodam Cenderawasih,
Papua. Soenarko dipindahkan ke Bandung, sebagai Komandan Pusat
Persenjataan Infanteri. Tak lama kemudian ia mutasi lagi sebagai staf ahli
Kasad dan selanjutnya sebagai perwira tinggi di Mabes TNI, hingga pensiun pada
akhir 2011.
Soenarko sendiri
dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan Prabowo. Meski Prabowo sudah lama
melepaskan karirnya di TNI, namun sebagai mantan Komandan Koppasus, ia masih
punya pengaruh di jajaran TNI. Soenarko adalah mantan anak buah Prabowo sewaktu
keduanya aktif di Koppasus. Sebelum ditugaskan sebagai Panglima Kodam Iskandar
Muda, Soenarko adalah Komandan Jenderal Koppasus.
Dalam
berhubungan dengan Irwandi, keduanya bernasib sama. Sama-sama kecewa. Makanya, saat berlangsung Pemilu Gubernur Aceh
2012, Soenarko langsung merapat ke kubu Partai Aceh. Ketika itu Partai Aceh dan
Irwandi sudah bersebarangan jalan. Malah saling ‘serang menyerang’.
Irwandi maju melalui jalur perseorangan,
sedangkan Partai Aceh mengusung Zaini dan Muzakir. Kehadiran Soenarko sebagai
pendukung pasangan Zaini – Muzakir disebut-sebut sebagai bagian scenario
politik Prabowo untuk menjungkalkan Irwandi.
Mencuat isu
kalau Prabowo memberi sumbangan hingga Rp 50 miliar untuk membantu kampanye
Partai Aceh ketika itu. Dalam berbagai kampanye di sejumlah daerah, kubu
Irwandi acap sekali menyampaikan ke publik soal kedekatan Prabowo dan Partai
Aceh ini. Kubu Irwandi juga mengungkap keterlibatan Prabowo sebagai penyandang
dana bgi kampanye Partai Aceh.
Sofyan
Dawood, Ketua Tim Kampanye Irwandi saat berorasi di Lapangan Bola Kaki Landeng, Aceh Utara,
Kamis 29 Maret 2012 pernah menyampaikan itu secara langsung kepada masyarakat.
Di depan ribuan massa yang memadati lapangan itu, Sofyan menyebutkan kalau Probowo mengucurkan Rp 50 miliar untuk memenangkan pasangan yang diusung
Partai Aceh. Sofyan menuding bantuan itu
merupakan indikasi bahwa Partai Aceh hendak menjual Aceh ke pihak lain.
Pihak Partai
Aceh menampik tuduhan tersebut. Oleh Partai Aceh, pernyataan Sofyan Dawood itu
dianggap sebagai black campaign.
Meski demikian, seiring perjalanan waktu, kedekatan antara Prabowo dan Partai
Aceh tak terbantahkan lagi. Prabowo pula yang meminta Muzakir Manaf duduk
sebagai dewan penasihat Partai Gerindra di Provinsi Aceh.
Aturan hukum
memang tidak melarang pengurus partai lokal bergabung menjadi pengurus partai
nasional, begitu pula sebaliknya. Makanya, posisi Muzakir Manaf sebagai Ketua
Partai Aceh dan sebagai Ketua Dewan Penasihat Gerindra Aceh tidak mengundang
perdebatan hukum.
Saat ini
Partai Aceh adalah penguasa di parlemen
Aceh. Dalam pemilu gubernur Februari 2012, partai ini sukses mengantarkan Zaini
Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode
2012-2017. Keduanya dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri pada 25 Juli 2012.
Sebagai
catatan, tamu pertama yang diterima Zaini Abdullah di ruang kerjanya adalah
Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo. Hashim masuk ke ruangan gubernur
didampingi oleh Soenarko.
Tidak banyak
yang tahu apa yang dibahas dalam pertemuan itu. Yang jelas, tak lama setelah pertemuan itu, Gubernur Zaini
Abdullah mengeluarkan izin eksplorasi ladang minyak di Blok Singkil. Eksplorasi
ladang minyak itu akan dikelola oleh perusahaan miliki Hashim Djojohadikusumo.
Hashim juga telah menandatangani kesepahaman rencana pembangunan pabrik padi
modern dengan Pemerintah Aceh di
Seunudon, Aceh Utara. Bukan tidak
mungkin pula kalau operasi PT Tusam Hutan Lestari yang sempat dibekukan di masa
Irwandi, akan kembali aktif.
Dalam Pemilu
Legislatif 2014, Gerindra dan Partai Aceh dikabarkan saling bergandengan tangan.
Partai Aceh akan menopang perolehan suara Gerindra untuk DPR RI. Tapi, ini bukanlah prioritas utama Prabowo di
Aceh. Bisnis di Aceh lebih menggiurkan baginya. ***
Sumber :